Kamis, 25 April 2013 - 06:59:36 WIB
Program Imunisasi Dan Pengembangan Vaksin (Vaksinasi)
Diposting oleh : Administrator
Pokok Masalah dan Tantangan :
Indonesia memulai akselerasi upaya penghapusan polio di tahun 1995 dengan Hari Imunisasi Nasional yang pertama, sebuah jaringan pengamatan AFP dan tiga laboratorium polio. Sejak itu Indonesia telah membuat kemajuan yang mantap menuju pencapaian gol dari penghapusan polio. Tidak ada wild virus yang telah diisolasikan di Indonesia sejak tahun 1995.
Meskipun dengan kemajuan yang mengesankan ini, krisis ekonomi yang menimpa Asia Tenggara dan desentralisasi pemerintahan mempengaruhi pelayanan imunisasi rutin secara besar. Di dalam sebuah negara yang besar seperti Indonesia, data di tingkat nasional sering menyembunyikan propinsi dan daerah dengan kinerja yang buruk. Daerah-daerah ini umumya lebih terpencil, mengalami konflik yang sedang berjalan dan/atau menghadapi hambatan dalam anggaran belanjanya untuk menyelenggarakan program EPI. Selanjutnya, bahkan dengan perkiraan jangkauan OPV3 yang sekarang ini adalah 80% dan keefektifan untuk 3 dosis OPV dari 80% hanya sekitar 64% (0,8 x 0,8) bayi dalam setiap kelompok bayi yang lahir setiap tahunnya benar-benar terlindungi dari polio. Indikator pengamatan AFP juga mulai terputus-putus. Sampai dengan bulan Mei 2001, tingkat AFP non-polio tahunannya telah menurun di bawah satu, menjadi 0,82 dari 1,26 di tahun 1998. Ini meningkatkan kemungkinan bahwa wild virus atau VDPV memiliki potensi untuk terjadi di daerah yang rendah jangkauan OPV-nya dan tetap tidak terdeteksi.
Berdasarkan informasi ini, Kelompok Penasihat Teknis dalam pertemuannya di Myanmar di bulan Mei 2001 merekomendasikan bahwa Indonesia melaksanakan Hari Imunisasi Nasional di tahun 2002.
Berikutnya, dengan dukungan finansiil dan teknis dari sumber eksternal, Departemen Kesehatan dan WHO, Pemerintah Indonesia melaksanakan Hari Imunisasi Nasional yang berhasil pada tanggal 12 September sampai dengan 9 Oktober 2002. Keberhasilan ini dicapai meskipun ada banyak keganjilan - sangat pendeknya lead-time untuk persiapan, sistem desentralisasi yang baru dicanangkan oleh pemerintah, dan tidak meratanya arus dana ke beberapa propinsi.
Dengan target perkiraan sekitar 20,9 juta anak balita, mereka mendapatkan laporan jangkauan sebesar 103% dari 104% dari kedua putaran. Dengan disebarkannya 38 petugas pengamat yang didukung oleh WHO, tingkat AFP non polio meningkat sedikit menjadi 1,23 di tahun 2002, namun mulai turun lagi di tahun 2003 (0,99 di bulan November 2002). Peninjauan kembali pengamatan gabungan antara nasional dan internasional AFP yang diselenggarakan di bulan Juni 2003 menyatakan keprihatinan yang serius pada turunnya kualitas pengamatan dan membuat beberapa rekomendasi pokok:
- Struktur pengamatan dengan jaringan petugas pengamat perlu dipelihara sedikitnya selama 3-5 tahun ke depan. Pemerintah pusat harus menjamin sertifikat pengamatan standar. Ini akan membutuhkan pengawasan dan bantuan teknis terhadap petugas pengamat yang ditingkatkan.
- Pengamatan cacar dan Neonatal Tetanus dapat digabungkan dengan pengamatan AFP.
- Memperbaiki ketrampilan staf pengamat di propinsi dan daerah dalam hal penyelidikan dan tindakan lanjut dan dalam penggunaan data pengamatan untuk pembuatan keputusan.
Dengan menganggap bahwa perbaikan ini dapat dipertahankan, Pemerintah mungkin tidak perlu melakukan Kegiatan Imunisasi Pelengkap tambahan untuk polio selama dua tahun ke depan.
Sasaran :
- Mencapai dan memelihara Indonesia bebas polio.
Sumber : who.or.id